Posted by: indonesianpropertylaw | February 27, 2009

Hukum Pajak Tanah Warisan

Hukum Pajak Tanah Warisan
Sumber : http://www.indonesianpropertylaw.com

Sering terjadi, ahli waris tidak segera atau mengabaikan proses peralihan hak atas tanah milik pewaris yang meninggal dunia. Keadaan ini baru disadari dan menjadi penting sewaktu tanah tersebut akan dijadikan jaminan atau dialihkan kepada pihak lain, terutama dengan cara jual beli.

Secara yuridis, perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Prinsipnya, pada saat pewaris meninggal dunia, telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Pajak yang harus dibayar oleh ahli waris, yang menerima hak secara cuma-cuma tersebut, adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Besarnya BPHTB, yang terutang atas perolehan hak karena waris, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.

Tarif BPHTB, sebagaimana kita ketahui, adalah 5%, sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) karena waris adalah nilai pasar saat perolehan hak didaftarkan. Nilai pasar adalah Nilai Jual Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP-PBB) pada tahun terjadinya perolehan. Nilai itu lebih rendah dari Nilai Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Nilai Perolehan Objek Pajak, yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB.

Waktu terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Pasal 3 PP Nomor 111 Tentang Pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat). Adapun Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk waris, yang ditetapkan secara regional, paling banyak Rp300juta. Untuk Kota Bandung, NPOPTKP karena waris sebesar Rp200juta, sedangkan di Kota Bengkulu sebesar Rp100juta. Rumus perhitungannya adalah (NPOP) – (NPOPTKP) x (tarif BPHTB 5 %) x (pengurang karena waris 50 %).

Sebagai contoh, A menerima warisan dari ayahnya, B, sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar Rp150juta di Kota Bandung. NJOP-PBB tanah tersebut adalah Rp200juta, maka BPHTB yang terutang adalah Rp200juta – Rp200juta x 5% x 50% = Nihil. Jika kasus tersebut terjadi di Kota Bengkulu, BPHTB yang terutang adalah Rp200juta – Rp100juta x 5% x 50% = Rp2,5juta.
Contoh lain, X menerima warisan dari ayahnya, Y, sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar Rp400juta di Kota Bandung. NJOP-PBB tanah tersebut adalah Rp300juta, maka BPHTB yang terutang adalah Rp400juta – Rp200juta x 5% x 50% = Rp5juta. Jika kasus tersebut terjadi di Kota Bengkulu, BPHTB yang terutang adalah Rp400juta – Rp100juta x 5% x 50% = Rp7,5juta.
Prosedur dan persyaratan peralihan hak karena pewarisan diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan diajukan oleh ahli waris/kuasa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Jika Anda akan mengajukan, isi blangko permohonan yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Lantas lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

Sertifikat hak atas tanah,
Surat keterangan kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan, dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang,
Surat tanda bukti sebagai ahli waris, yang dapat berupa :
wasiat dari pewaris; atau
putusan pengadilan; atau
penetapan Hakim/Ketua Pengadilan; atau
bagi WNI penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia;
bagi WNI keturunan Tionghoa, Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris;
bagi WNI keturuna Timur Asing lainnya, Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan.
Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan beserta bukti identitas penerima kuasa,
Bukti identitas ahli waris,
Bukti pelunasan BPHTB dalam hal peralihan tersebut terutang BPHTB

(sumber : ideaonline.co.id)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: